Oleh: pejuangpos | Januari 3, 2008

JEJAK PELAPOR


JANGAN BERUSAHA MENCARI JEJAK PELAPOR Nov 20, ’07 8:02 PM
for everyone

mencari-jejak.jpg

Seusai pemberitaan di Televisi RCTI,tentang dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan perusahaan di lingkungan Wilpos IV Jakarta, lebih spesifik lagi tentang dugaan korupsi dalam pengelolaan Diskon, Komisi, Insentif dan Provisi ( DKI-P ) di lingkungan Wilpos IV Jakarta senilai Rp 100 Milyar, banyak pihak di Internal PT Pos Indonesia berusaha mencari-cari siapa yang melaporkan hal tersebut.


Pertanyaannya adalah Perlukah mencari Pelapor?

Dalam buku saku yang merupakan buku panduan untuk memahami tindak pidana korupsi, mencari pelapor adalah salah satu tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Mari bersama-sama kita melihat rangkuman buku panduan untuk memahami tindak pidana korupsi tersebut.

Dalam buku tersebut disebutkan, apa yang dimaksud dengan Korupsi ?

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam UU no 31 tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut , korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi, pasal pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisaa dikenakan pidana penjara karena korupsi.

Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Kerugian Keuangan Negara.

2. Suap Menyuap.

3. Penggelapan dalam Jabatan.

4. Pemerasan.

5. Perbuatan curang.

6. Benturan kepentingan dalam pengadaan.

7. Gratifikasi.


Selain bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan di atas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tertuang pada UU no 31 tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu adalah :

  1. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi.
  2. Tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar.
  3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka.
  4. Saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu.
  5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu.
  6. Saksi yang membuka identitas pelapor.

Dengan penjelasan diatas mencari pelapor adalah pekerjaan sia-sia yang justru dapat menyusahkan, sebab seperti disebutkan diatas sebagai pemegang rahasia jabatan saja yang dilindungi undang-undang tidak boleh tidak memberikan keterangan.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: