Oleh: pejuangpos | Januari 3, 2008

SAD AL DZARI’AH


Sad Al-Dzari’ah. Oct 31, ’07 6:50 AM
for everyone

sad al-dzari’ah.

Pelarangan atas segala bentuk pemberian hadiah atau gratifikasi kepada seseorang terkait kapasitasnya sebagai pejabat atau penyelenggara negara bukanlah sesuatu yang baru. Tradisi Islam sendiri mewariskan kepada kita jejak sejarah mengenai hal tersebut.

Sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi, gratifikasi menjadi perhatian khusus, karena merupakan ketentuan yang baru dalam perundang-undangan dan perlu sosialisasi yang lebih optimal.

UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mendefinisikan gratifikasi sebagai pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Sedangkan Pasal 12 B UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi: “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.”

Ditilik secara hukum, sebenarnya tidak ada masalah dengan gratifikasi. Tindakan ini hanyalah sekadar suatu perbuatan seseorang memberikan hadiah atau hibah kepada orang lain. Tentu saja hal tersebut diperbolehkan. Namun, seiring perkembangan waktu, budaya, dan pola hidup, pemberian yang acap disebut gratifikasi mulai mengalami dualisme makna.

Tetangga kita, misalnya, suatu hari memberikan semangkuk sup kambing lengkap dengan nasi dan es doger kepada kita. Pemberian tersebut dimaksudkan dalam rangka silaturahim dan menjalin keakraban dengan lingkungan sekitar. Ini adalah model gratifikasi yang diperbolehkan, karena sama sekali tidak ada pamrih dari pemberian tersebut.

Coba bandingkan dengan model gratifikasi berikut: seorang direktur perusahaan mengirimkan parcel, voucher belanja, hadiah wisata, diskon spesial, atau uang komisi kepada seorang pejabat pemerintahan yang memiliki wewenang atas kebijakan pengadaan barang dan jasa. Tidak ada hubungan darah antara keduanya. Pun pula, mereka berdua tidak memiliki hubungan pertemanan kecuali berdasarkan kapasitas jabatan masing-masing. Lalu, betulkah pemberian tersebut dapat dikatakan tanpa pamrih?

Gratifikasi pada cerita model kedua diakomodasi oleh undang-undang sebagai salah satu modus korupsi. Pemberian kepada pejabat pemerintah atau penyelenggara negara selalu disertai dengan pengharapan untuk memperoleh kemudahan mencapai kesepakatan dengan pemerintah—umumnya dalam bidang pengadaan barang dan jasa. Di sini, pihak yang diuntungkan di kemudian hari adalah pemberi hadiah. Pada saat tender, misalnya, peserta tender yang pernah memberikan gratifikasi tentu memiliki poin lebih atau bahkan tertinggi dibanding peserta tender yang lain.

Praktik korupsi dalam bentuk gratifikasi ternyata setua peradaban manusia. Budaya tersebut tidak hanya terjadi pada masa kepemerintahan modern seperti saat ini, namun juga dapat ditemukan napak tilasnya pada zaman kenabian, khususnya pada awal perkembangan peradaban Islam.

Salah satu contoh gratifikasi yang diartikan sebagai suap pada zaman Nabi Muhammad adalah kasus pemberian hadiah kepada Ibn al-Lutbiyyah, seorang pejabat yang diangkat sebagai penarik zakat di Distrik Bani Sulaim. Setelah kembali dari tugas, ia melaporkan penarikan zakat yang diperolehnya, lalu ia mengambil sedikit dari harta zakat itu sebagai hadiah untuknya.

Menanggapi hal itu, Nabi Muhammad memerintahkan Ibn al-Lutbiyyah untuk duduk saja di rumahnya dan menunggu apakah ia akan memperoleh hadiah atau tidak. Maksud Nabi adalah bahwa Ibn al-Lutbiyyah hanya akan menerima hadiah karena statusnya sebagai pejabat.

Malam harinya dalam suatu pidato, Nabi Muhammad menjelaskan kasus tersebut dan melarang petugas mengambil sesuatu dari pungutan untuk negara, karena hadiah yang diterima petugas adalah suatu bentuk dari penggelapan atau korupsi.

Di lain kesempatan, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud, Nabi Muhammad bersabda: “Siapa saja yang telah aku angkat sebagai pekerja dalam satu jabatan kemudian aku berikan gaji, maka sesuatu yang diterima di luar gajinya adalah korupsi.”

Mengomentari hal tersebut, Imam al-Syafi’i (w. 820 M), dalam kitabnya al-Umm, menyatakan bahwa apabila seorang warga masyarakat memberikan hadiah kepada seorang pejabat, maka bilamana hadiah itu dimaksudkan untuk memperoleh melalui atau dari pejabat itu suatu hak, maka haram atas pejabat bersangkutan untuk menerima hadiah tersebut.

Dalam konteks gratifikasi sebagai suap yang baru dimungkinkan terjadi pun ada presedennya. Sahabat Umar ibn Khattab yang paling tegas dalam pengawasan harta para pejabat, misalnya, setiap kali mengangkat pejabat, mewajibkan pejabat yang bersangkutan untuk menghitung kekayaan sebelum serah terima jabatan, dan menghitung ulang setelah selesai melaksanakan tugas. Apabila kekayaannya bertambah atau lebih dari akumulasi pendapatan gaji dikurangi pengeluaran rutin, maka Umar memerintahkan pejabat tersebut untuk memasukkan kelebihan itu ke dalam kas negara.

Dengan demikian, perolehan yang pada prinsipnya dibolehkan, seperti infak, sedekah, pemberian, dan hadiah, dapat berubah status hukumnya menjadi haram jika yang menerima itu adalah para pejabat pemerintah atau penyelenggara negara. Hal ini diberlakukan dengan pertimbangan kekhawatiran rusaknya mental pejabat dan pudarnya objektivitas penyelenggara negara dalam melakukan tugas atau menangani suatu perkara. Dalam terminologi filsafat hukum Islam, hal ini dilakukan untuk mencegah sesuatu yang buruk—lebih dikenal dengan prinsip sad al-dzari’ah.

Dari paparan di atas, sebenarnya warisan dari tradisi Islam mengenai masalah korupsi cukup banyak, termasuk gratifikasi yang tergolong suap. Hanya ironis bahwa hal tersebut kurang terangkat ke permukaan dalam kampanye anti korupsi di Indonesia. Kisah-kisah suri tauladan tersebut seharusnya diambil hikmahnya bagi penegakan hukum dan perjuangan melawan korupsi yang sudah akut di negeri ini.

Mu’adz D’Fahmi

Alumnus UIN Jakarta


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: