Oleh: pejuangpos | Januari 3, 2008

GRATIFIKASI SIAPA TAKUT?


GRATIFIKASI SIAPA TAKUT ? Nov 20, ’07 8:02 PM
for everyone

Dalam surat edaran nomo 41 /Dirop/0303 tanggal 20 Maret 2003 tentang panduan pelaksaanaan potongan harga, pembinaan eksternal dan insentif untuk kiriman bisnis komunikasi serta pelaksanaan kiriman perlakuan khusus bagi kiriman berskala besar adalah merupakan penyempurnaan dari aturan aturan sebelumnya seperti :

  1. Surat edaran nomor 31/rifpos/Dirpranteksar/96 tanggal 15 April 1996 tentang panduan penetapan tariff kiriman khusus dalam negeri.
  2. Surat edaran nomor 76/Rifpos/pemsar/98 tanggal 30 Juni 1998 tentang penetapan potongan harga /diskon kiriman pos yang dikirim dengan tarif standar.
  3. Surat Manajer Prangmet nomor 1904/05/prangpos-2/1998 tanggal 8 September 1998 tentang pemberian diskon atas deposit penggunaan mesin prangko.
  4. Surat edaran nomor SE95/Dirop/1001 tanggal 3 Oktober 2001 tentang panduan pelaksanaan kiriman perlakuan khusus ( Customized ) bagi kiriman berskala besar.

Demikian lengkap petujuk pelaksanaan yang diberikan oleh perusahaan dengan maksud untuk memberikan ”Senjata” kepada pada KaUPT untuk mampu memasuki medan pertempuran yang sangat kejam, khususnya di wilayah Jabotabek.

Jika surat edaran nomor 41/Dirop/0303 tanggal 20 Maret 2003 berani dikeluarkan oleh PT Pos Indonesia, sementara jelas-jelas pengertian gratifikasi diatur oleh negara melalui UU nomor 20 tahun 2001, maka penyataan yang tepat untuk situasi itu adalah “ Gratifikasi ??? Siapa Takut”.

Untuk mengetahui betapa cerobohnya pembuatan surat edaran diatas, perlu kita ketahui bersama pengertian gratifikasi.

Pengertian Gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001adalah “ Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya ” .

Sementara dengan sangat tegas dalam surat edaran no 41/Dirop/0303 itu dijelaskan ketentuan tentang beberapa prinsip yang perlu mendapat perhatian antara lain :

ü Potongan harga/Diskon, pembinaan eksternal (komisi )dan insentif

1.      Potongan harga/diskon,komisi,dan insentif bersifat flesibel yang implemtasinya diserahkan ke para Kawilpos.

2.      Tujuan flesibilitas itu untuk mengendalikan alokasi anggaran.

3.      Pemberian potongan harga dilakukan dengan sistem ” NO CASH OUT”.

4.      Pemberian diskon dan pembinaan eksternal (komisi) untuk mengakomodasi kondisi khusus di luar ketentuan SE diatas agar diajukan ke kantor pusat cq Unit Bisnis Komunikasi.

ü Selain itu diatur juga mengenai sistem pengawasan terhadap pembinaan pelanggan (komisi ), Insentif dalam satu juklak yang mengatur antara lain :

1.      Istilah Potongan harga/diskon. Komisi ( pembinaan pelanggan), Insentif.

2.      Persyaratan pemberian potongan harga/diskon.

3.      Tata cara dan besaran pemberian potongan harga.

4.Persyaratan,tatacara dan besaran komisi (pembianaan pelanggan ).

5.      Persyaratan ,tata cara dan besaran pemberian insentif.

6.      Pengawasan Transaksi potongan harga, komisi dan insentif.

Pertanyaannya adalah perlukan SE 41 itu ditinjau kembali ? perlukah melibatkan bagian hukum dalam menyusun Surat Edaran, Surat Keputusan agar tidak ada masalah dalam menggunaan kata dalan SE dan SK tersebut ?


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: