Oleh: pejuangpos | Januari 3, 2008

Stop Permintaan Data Keuangan


STOP PERMINTAAN DATA KEUANGAN Oct 30, ’07 3:25 AM
for everyone


Merasa kecolongan dengan beredarnya beberapa naskah keuangan khususnya yang berkaitan dengan pengeluaran biaya biaya di Wilpos IV Jakarta tanggal 18 Juli 2007 Kawilpos mengeluarkan surat rahasia bernomor 2527/Kawilpos-IV/Rhs/07/07 tentang PENYIMPANAN DAN PENGAMANAN NASKAH KEUANGAN KHUSUSNYA BUKTI PENGELUARAN UANG PERUSAHAAN.

Surat ini justru menunjukan bahwa kawilpos bersikap protektif bukan bermaksud untuk menyelesaikan masalah, tetapi justru ingin melindungi kebijakan-kebijakannya yang salah.

Coba bayangkan, langkah itu diambil saat hampir seluruh modus penyimpangan biaya  tersebar dan dilaporkan ke Kejaksaan, kepolisian, KPKP,kementrian BUMN dan sampai ke Komisi Ombudsman.

Apakah tidak cukup memberlakukan  aturan tentang RAHASIA JABATAN saja? posisi surat kawilpos dimata hukum jauh lebih rendah dari aturan Rahasia jabatan.

Coba perhatikan  naskah-naskah yang  dilaporkan, hampir semua  tentang dugaan kecurangan, apakah ini termasuk dalam Rahasia Jabatan ?

Jika dilihat kwitansi pengeluaran biaya pembinaan pelanggan diatas, apakah perlu dilindungi dengan surat kawilpos jika ada yang melaporkannya?

Sebab seperti kita ketahui bersama, tidak mungkin PT telkomsel yang termasuk dalam perusahaan publik bersedia menerima  KOMISI yang jelas-jelas sudah dilarang  dalam  Undang-undang. Apakah mungkin perusahaan sekelas Telkomsel mau menerima Komisi dengan cara  jelas-jelas  menerbitkan Kwitansi?

Persyaratan sebagai sebuah “kwintansi pengeluaran” saja sudah tidak terpenuhi, seperti tidak ada materai, padahal nilai yang tertera cukup besar. Seharusnya  Kawilpos mencari tahu kebenaran pengeluaran biaya pembinaan itu, bukan sibuk melindungi “kecurangan” yang ada.

Jika pada akhir pemeriksaan ternyata pengeluaran seperti yang ada dalam kwitansi itu memang benar diserahkan ke pihak PT Telkomsel, tidak ada unsur memperkaya diri dalam pengeluaran itu, maka dengan mudah menjerat oknum yang menyebarkan rahasia jabatan itu dengan peraturan keharusan menjaga rahasia jabatan.

Jika ternyata nanti dalam pemeriksaan atas kwitansi itu ditemukan unsur penyalahgunaan, penyelewengan dan pemalsuan maka pihak-pihak yang saat ini dituduh melanggar rahasia jabatan dapat menuntut balik Kawilpos IV Jakarta yang mengeluarkan surat Rahasia diatas dengan tuduhan ikut melindungi kasus korupsi di Wilpos IV Jakarta


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: