Oleh: pejuangpos | Juni 15, 2012

KOMITMEN SPPI MENGHILANGKAN PEKERJA OUTSOURCING


JAYA SANTOSO  BERSAMA MENAKERTRANS

(FOTO ANTARA)

Jakarta, InfoPublik – Pemerintah meminta pekerja/buruh, yang akan berunjuk rasa menyambut Hari Buruh Internasional 1 Mei, untuk tertib dan tidak anarkis.

Bagi pekerja/buruh yang hendak berunjuk rasa dipersilakan, namun yang penting tidak mengganggu kepentingan umum,” ujar Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar saat membuka Sarasehan Upah Layak yang diselenggarakan Serikat Pekerja Pos Indonesia (SPPI) di Jakarta, Senin (30/4).

Muhaimin mengatakan peringatan Mayday itu rutin dilakukan setiap tahun. Namun, paradigma harus terus digeser bahwa pemerintah dan pekerja/buruh adalah partner bersama untuk menciptakan keadaan yang lebih baik melalui perjuangan perbaikan regulasi, meningkatkan kesejahteraan pekerja dan produktivitas ekonomi nasional.

“Pemerintah terus berupaya memperbaiki tingkat kesejahteraan pekerja/buruh dengan berbagai cara. Bahkan pemerintah menyiapkan sebagian dana APBN untuk kepentingan pekerja/buruh,” kata Muhaimin.

Muhaimin mencontohkannya dengan salah satu upaya pemerintah dengan memperbanyak pembangunan rumah untuk pekerja. Dalam satu tahun ini dipersiapkan sekitar 200 unit bus untuk alat transportasi pekerja dari rumah ke lokasi kerja. Tahun ini juga disiapkan sedikitnya tiga unit rumah sakit bagi pekerja dan memperbaiki sistem pengupahan dengan mempersiapkan regulasi sebaik mungkin.

Semua keinginan pekerja sedang dibahas dalam forum Tripartit Nasional yang beranggotakan pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh sebagai wakil pekerja,” jelasnya.

Lebih lanjut, Muhaimin juga mengatakan semua pihak sepakat upah buruh harus ditingkatkan sehingga mencapai batas ideal. Bahkan, Presiden SBY sudah memerintahkan untuk mengupayakan semaksimal mungkin peningkatan upah buruh seperti halnya kita tingkatkan secara bertahap gaji PNS.

“Kenaikan upah itu perjuangan bersama. Karena itu kita harus bikin iklim investasi dan industri yang kondusif. Demo-demo jangan anarkis, kalau demo anarkis bagaimana bisa memperbaiki keadaan ini,” tutur Muhaimin.

Mengenai outsourcing, Muhaimin mengatakan harus diakui itu menyengsarakan semua pekerja. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus harus diawasi super ketat agar tidak ada pelanggaran pada sistem outsourcing.

Ada dua cara melakukan pengawasan, yakni pertama, jumlah pengawasan diperbanyak baik kualitas maupun kuantitas. Kemudian kedua, pemerintah sedang menyusun komite pengawasan ketenagakerjaan nasional yang akan membantu menteri dan pemerintah untuk mengawasi pelaksanaan outsourcing yg melenceng.

“Langkah berikutnya adalah dengan melakukan penyempurnaan UU agar outsourcing tidak semakin merata di tanah air kita. Pada dasarnya pemerintah tidak suka sama sekali dan mengharap tidak terjadi outsourcing. Kecuali beberapa pekerjaan outsourcing yang bisa menjamin pekerja outsourcing,” tandasnya.(dry)

Oleh Ali Azwar (INFO PUBLIK)

Wednesday, June 13, 2012

Serikat Pekerja Tolak Restrukturisasi PT. Pos Indonesia

Program Restrukturisasi kelembagaan PT Pos Indonesia, mendapat penentangan keras dari Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Pos Indonesia (SPPI). Alasan tidak ada program jaminan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan.

“Itu adalah salah satu keputusan penting rapat kerja nasional (Rakernas) tahun 2012 di Bandung selama dua hari (29-30/5) 2012,” kata Ketua DPP SPPI Santoso, email Jaya di Jakarta , Rabu (30/5).

Menurut dia, hasil Rakernas direksi PT Pos Indonesia (terbatas) untuk melanggar perjanjian kerja bersama (PKB) 2011-2013, terutama pelanggaran Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Utama pelanggaran yang tidak menerapkan skala upah 75 persen dari gaji dasar dan tunjangan dari 25 persen.

Dia mengatakan para direktur PT Pos Indonesia telah lama waktu siaga PSL (pascakerja penghargaan), dan indikasi korupsi besar-besaran dan inefisiensi “PT Pos Indonesia.”

SPPI Rakernas manajer juga mengevaluasi PT Pos Indonesia “(Corporation) kini tidak lagi memiliki kapasitas manajemen tidak serius keadaan perusahaan” PT Pos Indonesia, “dan tidak bisa bekerja dengan SPPI.

Tidak hanya itu, penilaian SPPI direksi kurang akomodatif dalam pengembangan hubungan kerja dengan SPPI. Salah satu direktur, SPPI menunjuk, membingungkan kepentingan manajemen perusahaan dengan politik praktis adalah menjadi calon gubernur di provinsi partai politik tertentu.

Aspirasi SPPI, katanya, dimaksudkan sebagai stimulus untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. “Usul untuk mengutamakan peningkatan kesejahtraan karyawan dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dan pendapatan perusahaan,” katanya.

Jaya Santoso mengatakan Lokakarya Nasional tahun 2012, selain menghasilkan keputusan penting untuk organisasi serikat pekerja, juga disarankan, dan meminta Menteri Negara BUMN untuk mengganti Direksi PT Pos Indonesia (Terbatas).

Penggantian direksi dianggap mendesak dan penting untuk peninjauan eksekutif puncaknya telah lebih dari 60 tahun. Lokakarya Nasional dengan tema “Soliditas Peran dan Posisi SPPI Untuk Kemajuan Perusahaan Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Karyawan” diikuti oleh DPP SPPI, DPW SPPI dan DPC SPPI di seluruh Indonesia.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: