Oleh: pejuangpos | Juni 24, 2012

KAMPANYE HITAM ( black campaign )


Wow!!!! kata kekaguman itu menurut Mario Teguh yang SUPER berarti kekaguman yang luar biasa terhadap satu hasil karya yang dihasilkan oleh seseorang. Kali ini Pejuangpos benar-benar kagum dengan cara -cara yang dilakukan DPP SPPI untuk menghindar dari TRAP atau perangkap yang dibuatnya sendiri di saat merekomendasi beberapa pengurusnya untuk menjadi Direktur utama dan direktur di PT Dapensi Dwi Karya  dan Komisaris di PT Pos Logistik.

Sudah jelas bahwa ada upaya untuk merekomendasi ( kalau tidak mau dikatakan meminta) beberapa pengurus SPPI untuk menjadi direktur dan komisaris yang dibuktikan dengan adanya penarikan surat rekomendasi oleh SPPI, tetapi dalam pengantarnya DPP SPPI masih berdalih bahwa KETUA UMUM nya menolak tawaran manajemen PT Pos, berikut kutipannya :

DENGAN DALIH sbg pengawasan thd anak-anak perusahaan dan anak anak perusahaan dari anak perusahaan krn selama ini tidak ada satu bagian/divisi khusus di perusahaan yg mengawasi anak perusahaan shg berpotensi terjadi pengelolaan anak perusahaan secara tidak GCG sesuai kaidah kaidah Bersih, Tranparan dan Profesional sungguh tidak beralasan sama sekali, sebab dalam hubungan Industrial tidak satupun diatur keberadaan SPPI bisa ikut mengawasi anak perusahaan, apalagi anak perusahaan dari dana pensiun PT Pos. Untuk mengawasi anak perusahaannya PT Pos telah menempatkan wakilnya sebagai Direktur atau komisaris, sementara untuk pengawasan pertanggungjawabannya dilakukan oleh akuntan publik.

Mengapa Pejuang Pos sampai mengeluarkan kata WOW…karena sangat jelas salah satu pengurus yang direkomendasi adalah ketua umumnya sendiri untuk jabatan Komisaris di PT Pos Logistik.

Apakah ini termasuk dalam kampanye hitam ( black campaign ) jika meminjam istilah dari dunia POLITIK disaat seorang calon gubernur atau calon Presiden yang merasa tersudut dengan pernyataan dari lawan lawan politiknya? Pejuang pos justru ingin menterjemahkan kekaguman ( WOW) lebih dalam lagi. Dengan mengajukan beberapa pertanyaan dibawah ini diharapkan dapat mengungkap kekaguman itu.

Pertanyaan yang harus dicari jawabannya adalah :

  1. Mengapa harus sdr. Jaya Santoso yang  direkomendasi menjadi komisaris di PT Pos Logistik? mengapa  tidak sdr. Rosihanulwaldi ?
  2. Apakah sdr. Jaya Santoso pernah bertugas dan berpengalaman di bidang Logistik?
  3. Apakah ini bentuk solidaritas ketua umum yang tidak mau merangkap sebagai Direktur tetapi mau menjabat sebagai komisaris?

 

Untuk menjaga keseimbangan berita maka pejuang pos menampilkan pula isi email DPP SPPI seperti terlihat berikut ini:

Rekans Insan Pos Indonesia Yang Tersayang dan Terkasih,

Berikut Kami kirimkan 3 Surat dari DPP SPPI yang harus menjadi perhatian kita. (terlampir).
sebelum membaca lampiran tsb, dimohon dengan hormat membaca informasi di bawah ini dgn seksama, cermat dan jelas dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Sebelumnya Kami sampaikan bahwa : Mogok kerja atau pemogokan adalah peristiwa di mana sejumlah besar karyawan perusahaan berhenti bekerja sebagai bentuk protes. Jika tidak tercapai persetujuan antara mereka dengan majikan mereka, maka mogok kerja dapat terus berlangsung hingga tuntutan para karyawan terpenuhi atau setidaknya tercapai sebuah kesepakatan.
Bahwa Sebagaimana UU Ketenagakerjaan no 13/2003 pasal 137 berbunyi : ” mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/bserikat buruh dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan”.
Pasal 138 berbunyi : “pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh yang bermaksud mengajak pekerja/buruh lain untuk mogok kerja pada saat mogok kerja berlangsung dilakukan dengan cara tidak melanggar hukum”.
pasal 143 berbunyi:’ (1). siapapun tidak dapat menghalang halangi pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh untuk menggunakan HAK mogok kerja yang dilakukan secara sah, tertib dan damai. (2). siapapun dilarang melakukan penangkapan dan/atau penahanan terhadap pekerja/buruh dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh yang melakukan mogok kerja secara sah, tertib dan damai sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku”.
pasal 147 berbunyi : “Dalam hal pekerja/buruh yang melakukan mogok kerja secara sah dalam melakukan tuntutan hak normatif yang sungguh sungguh dilanggar oleh pengusaha, pekerja/buruh berhak mendapatkan upah”.

Hubungan industrial antara SPPI dengan Manajemen PT Pos Indonesia telah mengalami hubungan yang sangat tidak harmonis. pada 12 Januari 2012 DPP SPPI telah mengirimkan surat kepada Dirutpos perihal Tindak Lanjut PKB 2011-2013 untuk meminta berkomunikasi membicarakan tentang pelaksanaan PKB 2011-2013 yang harus segera ditindaklanjuti yaitu : tentang : (1). spesifikasi, tata cara, proses, entry posisi dan remunerasi TKPP (pasal 8), (2). penentuan jenis pekerjaan pokok dan pekerjaan penunjang (pasal 9), (3). Pengkaryaan karyawan pada badan afiliasi (pasal 21), (4). Peninjauan benefit (pasal 72), (5). P2K3 (pasal 94), (6). Tarif pelayanan kesehatan (pasal 144), (7). Optimalisasi program manfaat asuransi (pasal 122),  (8). PHK karena mangkir tidak sah (pasal 152), (9). Penyesuaian komposisi upah – 75% gapok – 25% tunjangan tetap (pasal 171).

Surat tsb dijawab tidak sesuai. Pada tgl 7 maret 2012 DPP SPPI mengeluarkan surat kepada Dirutpos perihal permohonan pertemuan dengan Direksi Pos untuk untuk membicarakan masalah implementasi PKB 2011-2013 tsb ditambah dengan masalah lain diantaranya konsep peningkatan kesejahtraan karyawan dalam RJP Perusahaan yang terkait juga dengan Restrukturisasi organisasi perusahaan, dampak pemutusan hubungan PKS PT Pos dengan BRI, PKS dengan Bank Mandiri serta masalah lain terkait pembayaran pensiun, Rencana penyaluran BLT, dan sinergisitas kerjasama, sikap akomodatif dan penghargaan manajemen kepada SPPI, serta karena banyaknya surat surat SPPI yang belum ditanggapi/dijawab perusahaan pada waktu itu.
Perusahaan menjawab bahwa pertemuan tersebut belum dapat dilaksanakan karena kesibukan rencana pembayaran BLSM.

Pada tgl 20 maret 2012 DPP SPPI mengeluarkan surat pertama kepada Dirut perihal Perundingan Bipartit, meminta direksi untuk melakukan perundingan bipartit dengan DPP SPPI pada 28 maret 2012 ttg implementasi PKB 2011-2013. Direksi tidak menghadiri perundingan tersebut. perundingan GAGAL. pada 28 maret 2012 DPP SPPI mengeluarkan surat kedua kepada Dirutpos perihal yang sama dengan surat tsb di atas pada tgl 11 april 2012. Direksi tidak menghadiri perundingan tsb. Perundingan GAGAL lagi.

pada tgl 24 april 2012 terjadi pertemuan antara DPP SPPI, DPW dan DPC SPPI se jabodetabek dan banten serta DPW V SPPI Jabar dan DPW Khusus SPPI Kantor Pusat. Pertemuan tsb BUKAN PERUNDINGAN, tetapi hany pertemuan yang tidak menghasilkan masalah implementasi PKB 2011-2012 yang dipermasalahkan. pada sore hari pasca pertemuan tsb justru ditemukenali secara resmi tersurat bahwa perusahaan melakukan PENGGEMBOSAN thd komitmen dan konsistensi pemotongan pembayaran iuran anggota SPPI sehingga melalui surat VP Yan SDM, pemotongan iuran di seluruh indonesia menjadi terhambat bahkan tidak terlaksana yang berdampak kepada Organisasi SPPI mulai dari DPC – DPW sampai DPP kehilangan pemasukan iuran anggota selama paling sedikit 2 bulan (April-May), bahkan kemungkinan sampai dengan saat ini pun masih ada UPT yg belum bisa mengeksekusi pemotongan iuran anggota tsb.

Pada tgl 30 May 2012, DPP SPPI menerbitkan surat kepada Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi RI cq Dirjen PHI Kemenakertrans RI, dengan tembusan Direksi Pos, Komut Pos, Menneg BUMN RI, DPW SPPI dan DPC SPPI seluruh Indonesia, perihal Permohonan Pencatatan Perselisahan Hubungan Industrial terkait dgn implementasi PKB 2011-2012.

Selain permasalahan PKB 2011-2013, beberapa permasalahan juga terjadi, diantaranya adalah penolakan SPPI terhadap Restrukturisasi organisasi perusahaan yang terus dijalankan direksi. penolakan tersebut dikarenakan bahwa dalam restrukturisasi tsb dan atau dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2011-2016, direksi tidak pernah menyampaikan jaminan adanya program peningkatan kesejahtraan karyawan, sementara itu Restrukturisasi tsb juga sangat berpotensi menimbulkan In-efisiensi, Pemborosan, daya koordinasi yang tidak kuat dan rentan kebersinggungan diantara pejabat serta pengkotak-kotakan karyawan di perusahaan dan menimbulkan “raja – raja besar” baru di perusahaan. Ditambah lagi rencana IPO (Go Publik) PT Pos yang diinisiasi oleh direksi dan tidak diperintahkan oleh Pemerintah, padahal PT Pos belum sangat siap khususnya dalam hal tata kelola perusahaan, pemenuhan thd beberapa UU khususnya UU Ketenagakerjaan. Dalam hal rencana IPO, pimpinan perusahaan TIDAK BERHAK mengumumkan rencana IPO tsb krn yg BERHAK mengumumkan hanya pemerintah melalui Menteri BUMN sbg PEMILIK BUMN PT Pos.

Selain itu, SPPI juga telah mengharmonisasi PKS PT Pos dgn PT Taspen yang memiliki dampak kontinyuitas bagi ketahanan perusahaan dgn selalui tersedianya dana talangan untuk modal kerja perusahaan, diantaranya untuk pembayaran gaji karyawan Pos. Pengharmonisasian SPPI tsb dibuktikan dengan komunikasi DPP dan DPW SPPI dgn Deputi Menneg BUMN bidang Jasa dan kebijakan Direksi PT Taspen melalui Surat Taspen kepada PT Pos dgn tembusan Dirutpos, bahwa dalam konsideran surat Taspen tsb menyebutkan “…dengan mempertimbangkan harapan SPPI, maka PKS PT Pos dgn Taspen diperpanjang 1 tahun. Walaupun PKS tsb sampai saat ini belum dapat di tandatangani, tetapi sampai saat ini pembayaran pensiun Taspen di Kantor Pos masih berlangsung dan PT Pos masih dapat menikmati dana talangan utk modal kerja tsb dari dana Taspen setiap bulannya.

selain hal hal tsb di atas, kondisi karyawan pos saat ini sangat resah karena seringnya terjadi perampokan dan K3 yg tidak layak yang menimbulkan 5 korban nyawa karyawan tewas di beberapa wilayah. Direksi telah diingatkan pada baru terjadi 2 korban nyawa karyawan utk segera menerapkan sistem K3 (Keselamatan dan kesehatan kerja) yang standar dan layak, tetapi tidak dilakukan sehingga tdak dapat mengantisipasi korban nyawa berikutnya. di sisi lain, saat ini karyawan resah dan takut untuk menjadi pengurus KP Cabang dan KPC.

Terakhir, beberapa bulan yg lalu pasca Munas SPPI, setelah diketahui bahwa ketua umum SPPI terpilih yg TIDAK DIINGINI oleh direksi, dan ternyata terpilih scr mutlak, dan hal tsb diketahui oleh ketua umum terpilih bahwa upaya penjegalan agar tdk terpilh begitu hebatnya, shg ada yg melakukan pendekatan thd ketum terpilih, padahal ketum terpilih hanya karyawan biasa dgn pangkat rendah dan non dik, tidak memiliki kuasa apa apa, yg akhirnya dlm masa proses Aksi Damai ini mengkaitkan adanya surat sppi ttg “usulan” yg dikatagorikan sbg serangan balik subjektif, bahwa sesungguhnya Ketua umum ditawari jabatan secara lisan, tetapi ketua umum menolak dengan keras tawaran tsb. kami justru dipersilahkan mengusulkan/merekomendasikan pengurus sppi. sppi merekomendasikan mengusulkan beberapa pengurus secara tertulis sbgmn yg “diperlihatkan” dan secara lisan, sbg pengawasan thd anak-anak perusahaan dan anak anak perusahaan dari anak perusahaan krn selama ini tidak ada satu bagian/divisi khusus di perusahaan yg mengawasi anak perusahaan shg berpotensi terjadi pengelolaan anak perusahaan secara tidak GCG sesuai kaidah kaidah Bersih, Tranparan dan Profesional. bahwa sikap “memperlihatkan” surat tsb merupakan bagian dari penggembosan thp organisasi dan pimpinan SPPI (UNION BUSTING).

Demikian diantaranya hal hal mendasar yang melatar belakangi (kecuali “serangan Subjektif” pada alinea di atas) AKSI DAMAI SPPI dalam rangka PENYELAMATAN PT Pos Indonesia sbg BUMN asset bangsa, yang murni sbg kepedulian karyawan thd kondisi kesejahtraan karyawan, masa pensiun nanti, para pensiunan dan situasi tata kelola perusahaan yg belum GCG shg harga diri dan kehormatan PT Pos dan Karyawannya dpt terjaga. Proses  komunikasi, permohonan musyawarah dan permohonan perundingan tidak ditindak lanjuti secara transparan dan profesional. Sampai dgn email ini Kami sampaikan, tidak ada upaya manajemen untuk berkomunikasi dg SPPI bahkan dapat diinpretasikan dimungkinkan sebaliknya terhadap karyawan. Mohon maaf dan terima kasih atas segalanya.

DPP SPP


Responses

  1. JAYA SANTOSO ADALAH Ketua organisasi yang Mem PHK karyawan Organisasi, tanpa diberi Gaji selama proses dan tidak akan MEMBERIKAN PESANGON


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: