ALASAN MENGAPA HARUS MELAKUKAN AKSI DAMAI

Cium Ketidakberesan, Serikat Pekerja Tolak Restrukturisasi PT Pos
Rabu, 30 Mei 2012, 23:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Program restrukturisasi organisasi PT Pos Indonesia mendapat penolakan keras dari Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Pos Indonesia (SPPI). Alasannya, tidak ada jaminan program meningkatkan kesejahteraan karyawan.

“Itu adalah salah satu keputusan penting rapat kerja nasional (Rakernas) tahun 2012 di Bandung selama dua hari (29-30/5) 2012,” kata Ketua Umum DPP SPPI, Jaya Santoso melalui surat elektronik di Jakarta, Rabu (30/5).

Menurut dia, hasil Rakernas juga menilai direksi PT Pos Indonesia (Persero) melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2011-2013, khususnya melanggar UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pelanggaran utama yakni tidak menerapkan skala upah 75 persen gaji pokok dan 25 persen tunjangan.

Ia menyebutkan, direksi PT Pos Indonesia sejak lama tidak pernah mencadangkan dana untuk PSL (imbalan pascakerja), serta adanya indikasi korupsi dan inefisiensi besar-besaran di PT Pos Indonesia.

Rakernas SPPI juga menilai direksi PT Pos Indonesia (Persero) saat ini sudah tidak memiliki kapabilitas lagi, tidak serius mengelola perusahaan BUMN PT Pos Indonesia, dan tidak dapat bekerja sama dengan SPPI.

Tak hanya itu, SPPI Menilai direksi kurang akomodatif dalam pembinaan hubungan industrial dengan SPPI . Salah satu direkturnya, tuding SPPI, mencampuradukan kepemimpinan perusahaan dengan kepentingan politik praktis yaitu menjadi salah satu calon gubernur di provinsi tertentu dari partai politik tertentu.

Aspirasi SPPI itu, kata dia, dimaksudkan sebagai pendorong untuk mencegah kerusakan lebih parah. “Usul untuk mengutamakan peningkatan kesejahtraan karyawan dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dan pendapatan perusahaan,” katanya.

Jaya Santoso menambahkan bahwa Rakernas tahun 2012 selain menghasilkan keputusan penting untuk organisasi serikat pekerja, juga merekomendasikan sekaligus meminta Menteri Negara BUMN untuk segera mengganti Direksi PT Pos Indonesia (Persero).

Penggantian direksi dipandang mendesak dan penting untuk penyegaran karena usia direktur utamanya yang sudah lebih dari 60 tahun. Rakernas yang bertemakan “Soliditas Peran dan Posisi SPPI Untuk Kemajuan Perusahaan Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Karyawan” itu diikuti oleh DPP SPPI, DPW SPPI dan DPC SPPI seluruh Indonesia.
Redaktur: Ajeng Ritzki Pitakasari
Sumber: Antara

Sumber galamedia
Serikat Pekerja Pos Desak Ganti Direksi
BANDUNG (GM) – Serikat Pekerja Pos Indonesia (SPPI) desak menteri BUMN untuk segera mengganti direksi PT Pos Indonesia saat ini. Terlebih direksi PT Pos Indonesia saat ini dinilai tidak serius meningkatkan kinerjanya.

“Pada dasarnya kita menuntut menteri BUMN untuk segera mengganti direksi PT Pos Indonesia, karena banyak melakukan hal hal yang menyimpang,” jelas Ketua Umum DPP SPPI Jaya Santosa kepada wartawan disela acara Rakornas SPPI di Hotel MItra Bandung, Rabu (30/5/2012).

Diungkapkan Jaya, ada beberapa hal yang melatar belakangi tuntutan dari SPPI. Diantanya, direksi PT Pos Indonesia telah membuat program restrukturisasi organisasi perusahaan yang baru, dimana restrukturisasi program ini tidak menyertakan program jaminan peningkatan kesejahteraan karyawan.

“Sebetulnya kami tidak menolak organisasi barunya tetapi selama restrukrturisasi baru ini tidak menyertakan adanya peningkatan kesejahteraan karyawan itu akan kami tolak,” katanya.

Selain itu direksi pun melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerja bersama antara sppi dengan perusahaan yang ditandatangani sejak 2011, dimana PKB tersebut sudah dilakukan 4 kali. Menurutnya hal tersebut merupakan suatu pelanggaran berat, apalagi PT Pos Indonesia sudah mendapat terguran dari kementrian tenaga kerja dan transmigrasi, dimana PT Pos Indonesia tidak menerapkan komponen atau skala upah 75% gaji pokok dan 25% tunjangan sebagaimana diamanatkan UU nomor 13/2003 tentang ketenagakerjaan.

“Kita menuntut pergantian direksi karena direksi sekarang ini sudah tidak serius mengelola perusahaan. Bahkan direktur pun mencampuradukan kepemimpinan perusahaan dengan kepentingan politik praktis dengan menjadi salah satu calon gubernur di Provinsi Bali melalui partai tertentu. padahal sebagai pejabat publik di PT Pos dia punya kewajiban untuk memimpin bisnis perusahaan supaya bagus,” katanya.

Tidak hanya itu saja, lanjut Jaya, SPPI pun menemukan data dan angka angka yang disinyalir merupakan praktek korupsi. Namun demikian sejauh ini SPPI sulit mengkonfirmasikan hal tersebut, terlebih saat diundang untuk melakukan klarifikasi pun pihak direksi enggan untuk datang.

“Kita menemukan data angka uang miliaran rupiah yang harus kita klarifikasikan, tetapi kita kesuliat untuk dikonfirmasikan. oleh karena itulah angka angka indikasi korupsi ini akan kita sampaikan pada pihak yang berwenang, apakah itu KPK, kejaksaan maupun kepolisian,” katanya.

Namun ada satu hal yang cukup krusial, dimana dalam tahun ini sejak awal tahun hingga sekarang sudah 3 orang karyawan PT Pos Indonesia di kantor cabang di tangerang, bukit tinggi dan ketapang Kalimantan tewas dikeroyok dan dirampok. Namun demikian hal tersebut tidak menjadi pelajaran bagi direksi untuk melakukan pengamanan. Padahal saat ini dengan layanan keuangan, PT pos sangat rawan terhadap kejahatan.

“Sudah lama kita sampaikan ke manajement PT Pos Indonesia agar segera merealisasikan pengamanan kantor yang layak, misalnya menempatkan sekurity dan pengamanan di pelosok. publik sudah tahu kalau pos sekarang ini banyak uangnya, sehingga menjadi sasaran empuk para perampok untuk merampok PT Pos. Kita jadi ngeri menjadi karyawan pos di daerah, bisa jadi kita menjadi korban berikutnya,” katanya.

Oleh karena itulah untuk menuju perbaikan PT Pos Indonesia, SPPI akan melakukah langkah langkah tertentu dan mengawal tuntutan tersebut, pihaknya akan menyampaikan surat tuntutan ke menteri BUMN untuk pergantian direksi PT Pos indonesia.

“Kita berharap menteri BUMN dapat merespon dan menjawab surat itu secepatnya, kalau bisa 2 minggu dari sekarang sebelum tanggal 15 Juni. Karena kalau sampai tanggal 15 tidak ada respon, seluruh karyawan PT Pos akan langsung turun ke jalan dan menghentikan operasional,” katanya.
agh

Responses

  1. kenapa selama ini semua pengurus Serikat Pekerja tutup mata kalo kenyataaanya pegawai hanya membebani perusahaan “datang telat pulang cepat”, semua pekerjaan yagn berat dibebankankepada tenaga outsourcing … pegawai cuma bersantai2 di kantor sedangkan tenaga outsourcing diperas habis2an. mereka bisa setiap saat demo minta naik gaji tapi mana yang memikirkan kesejahteraan OS ????

  2. setuju gan…

  3. saya sungguh kasihan terhadap para pengurus dpc. kebanyakan perjuangan mereka sangat tulus , dan kalau ada permasalahn antara karyawan dan perusahaan merekalah ujung tombaknya. Namun ketulusan mereka hanya dimanfaatkan oleh segelintir elit dpw dan dpp, karena merekalah yg menikmati manisnya jabatan berkat sppi.sedangkan di tingakat dpc hanya sebagai alat saja. ibaratnya mobil mogok dpc adalah pendorongnya, dan kalau mesinnya sudah hidup maka akan ditinggalkan oleh penumpangnya yaitu para elit dpw dan dpp.

  4. JAYA SANTOSO ADALAH Ketua organisasi yang Mem PHK karyawan Organisasi, tanpa diberi Gaji selama proses dan tidak akan MEMBERIKAN PESANGON

  5. JAYA SANTOSO ADALAH Ketua organisasi yang Mem PHK karyawan Organisasi, tanpa diberi Gaji selama proses dan tidak akan MEMBERIKAN PESANGON!

  6. BIADAB…

    • Mas.. saya punya bukti rekaman dan bukti2 otentik lainnya, bagaimana seorang Jaya santoso Mem PHK karyawan secara sepihak, tidak membayar gaji, dan tidak mau membayar pesangon..

      Apa yang sudah disetujui dilanggar (sama seperti kasus yg sekarang ini)

      Dimana bisa saya kirim?

  7. zolim…tunggu balasannya

  8. Mau kirim email dan atau mau kasih bukti mengenai Kecurangan JAYA SANTOSO Kemana ya?? Mohon informasinya!

  9. yup betul..
    dan ada lagi yang lucu….OS yang berpenyakit..dan telah di vonis tidak bisa bekerja berat lagi kok bisa yak di luluskan dalam test pengangkatan tahun kemaren…??sedangkan yg terang2an sehat dan bugar tidak di luluskan dengan alasan yg g jelas……kadang saya berpikir apakah benar pos indonesia ini mencari pegawai yg berbobot…??karena faktanya banyak sekali pegawai pos yang berstatus manager sekalipun yang terlihat bodoh..dalam tidak bisa bekerja dengan baik….
    kebanyakan cuman pinter maling doank..

  10. Udah saya kirimkan bukti2 kezoliman jaya santoso ke pejuangpospembaruan@gmail.com

    • nggak bisa dibuka Bro naskah yang anda kirim
      bisa kirim ulang nggak?

      • Tapi udah dipublish tuh.. kalau ada perlu bukti tambahan bisa email saya langsung..

        Ini bukan fitnah tapi kenyataan.. (Bukti2 nya sudah jelas!) dan tujuan saya jangan sampai para pekerja/buruh dimanfaatkan oleh Jaya Santoso untuk kepentingan pribadi.. apalagi sampai mau jadi Direksi.

        Bayangkan belum jadi apa-apa hanya pimpinan ASPEK Indonesia saja, sudah berbuat ZOLIM, Berbohong dan Berani Melanggar Komitmen…

        bagaimana kalau dia punya kekuasaan dan uang? dengan sifat yg tidak terpuji dan sanggup berbohong?

        Bisa-bisa SPPI dibubarkan oleh dia!


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: