HUBUNGAN INDUSTRIAL ( serial UU no 13 tahun 2003)

Dari informasi yang beredar, baik yang berasal dari manajemen PT Pos Indonesia maupun yang berasal dari SPPI tampaknya ada perbedaan yang mendasar dalam menafsirkan hubungan industrial. Disatu sisi SPPI bersikeras telah terjadi hubungan yang tidak harmonis seperti yang ditulis SPPI : “Hubungan industrial antara SPPI dengan Manajemen PT Pos Indonesia telah mengalami hubungan yang sangat tidak harmonis. pada 12 Januari 2012 DPP SPPI telah mengirimkan surat kepada Dirutpos perihal Tindak Lanjut PKB 2011-2013 untuk meminta berkomunikasi membicarakan tentang pelaksanaan PKB 2011-2013 yang harus segera ditindaklanjuti yaitu : tentang : (1). spesifikasi, tata cara, proses, entry posisi dan remunerasi TKPP (pasal 8), (2). penentuan jenis pekerjaan pokok dan pekerjaan penunjang (pasal 9), (3). Pengkaryaan karyawan pada badan afiliasi (pasal 21), (4). Peninjauan benefit (pasal 72), (5). P2K3 (pasal 94), (6). Tarif pelayanan kesehatan (pasal 144), (7). Optimalisasi program manfaat asuransi (pasal 122), (8). PHK karena mangkir tidak sah (pasal 152), (9). Penyesuaian komposisi upah – 75% gapok – 25% tunjangan tetap (pasal 171).”

Sementara itu menurut Manajemen PT Pos Indonesia berpendapat tidak ada perselisihan dan deadlock dalam perundingan.

MANA YANG BENAR  ?

Mogok memang hak dasar setiap pekerja/buruh, tetapi ingat didalam  penjelasan pasal 139 disebutkan bahwa:

1.Yang dimaksud dengan perusahaan yang melayani kepentingan umum dan/atau perusahaan yang jenis kegiatannya membahayakan keselamatan jiwa manusia adalah rumah sakit, dinas pemadam kebakaran, penjaga pintu perlintasan kereta api, pengontrol pintu air, pengontrol arus lalu lintas udara, dan pengontrol arus lalu lintas laut.
·2.Yang dimaksud dengan pemogokan yang diatur sedemikian rupa yaitu pemogokan yang dilakukan oleh para pekerja/buruh yang tidak sedang menjalankan tugas.

Oleh sebab itu Pejuangpos menyarankan agar SPPI mempelajari pasal demi pasal UU no 13 tahun 2003 agar tidak bermasalah. Hitung kekuatan anda jika yang boleh melakukan mogok adalah pegawai yang tidak melakukan/tidak sedang bertugas. Jangan hanya terbawa emosi saja nantinya SPPI akan menyesal dan kejadian keluarnya surat REKOMENDASI akan terulang lagi.

Instruksi Direksi No.02-DIRUT-0612

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: