KENAIKAN MANFAAT PENSIUN

MARI KITA BICARA TENTANG KENAIKAN MANFAAT PENSIUNAN POS INDONESIA.

Sumber berita: surabayawebs.com
Oleh : Mohammad Sabarudin (Direktur Kepesertaan dan Umum Dana Pensiunan Pos Indonesia)
LATAR BELAKANG.
Di masa revolusi merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, insane-insan Pos bersama-sama pejuangan kemerdekaan lainnya turut berjuang mempertaruhkan nyawanya melawan penjajah. Baik yang bergabung dalam Tentara Pelajar (TP) maupun yang tergabung dalam kelompok perlawanan lainnya. Seperti, Angkatan Muda Pos Telegrap dan Telepon (AM PTT).
AM PTT inilah yang berhasil merebut Kantor Pusat PTT di Bandung yang waktu itu juga turut bergabung membantu para pejuang Kereta Api merebut Kantor Pusat Kereta Api di Bandung. Catatan perjuangan AM PTT ini ditorehkan dengan tinta emas sebagai motivasi kepada generasi selanjutnya bahwa perjuangan merebut kemerdekaan Republik Indonesia yang tercinta ini penuh pengorbanan jiwa raga.
Dalam masa kemerdekaan sampai tahun 2009, penyelenggaraan Pos dijalankan oleh Negara sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang (UU) No.6 Tahun 1984 yang ditegaskan butir b bahwa Penyelenggaraan Pos Dijalankan oleh Negara dari Kepentingan Umum dan Bertujuan Menunjang Pembangunan Nasional dalam Mengisi Wawasan Nusantara.
Pada Pasal 3 ayat 1 UU tersebut secara tegas pula dinyatakan bahwa Pos diselenggarakan oleh Negara karena kelahiran Perusahaan Pos sebagaimana dikemukakan awal tulisan ini. Maka sesuai dengan peraturan yang berlaku sejumlah insane Pos yang ikut berjuang dalam merebut kemerdekaan tersebut saat ini tergabung dalam Legiun Veteran Republik Indonesia.
Akan tetapi, sungguh memprihatinkan, para pejuang ini hidup dari mengandalkan uang pensiunan Pos (Manfaat Pensiunan) yang sangat tidak layak. Kini perjuangan para pejuang yang tergabung dalam AM PTT itu diteruskan oleh generasi berikutnya yang tergabung dalam Persatuan Pensiunan Pos Indonesia (PPPOS) yang juga mengandalkan hidupnya pada uang pensiunan yang besarannya ternyata juga tidak layak pula.
SISTEM PEMBANGUNAN PERUSAHAAN POS.
Sistem pembangunan perusahaan Pos sejak kemerdekaan selalu mengaju pada system Pembangunan Nasional.
1. Semasa awal Kemerdekaan Jawatan PTT mengemban tugas hampir seluruhnya untuk kepentingan nasyarakat dan pemerintah. Baik itu di kota-kota besar maupun di pelosok desa di tanah air.
2. Seejalan dengan giatnya Bangsa Indonesia membangun mengisi kemerdekaan, system pembangunan perusahaan Pos tetap mengacu pada system Pembangunan Nasional yang dikenal dengan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) dengan tahapan pembangunan lima tahun (Pelita).
3. GBHN 1993 sebagaimana termuat dalam buku ketetapan-ketetapan MPR RI 1993 yang diterbitkan BP7 pusat pada halaman 80-81 mengamanatkan bahwa pembangunan pos dan telekomunikasi diarahkan untuk mendukung peningkatan pembangunan nasional dengan makin memperlancar arus surat, barang dan informasi ke seluruh pelosok negeri serta memanfaatkan kemajuan teknologi pembangunan Pos terus ditingkatkan supaya jangkauan Jawa Pos dan Giro makin luas dan memasyarakat serta dapat mencapai desa dan daerah-daerah terpencil. Termasuk daerah transmigrasi.
Hal ini dimaksudkan agar masyarakat luas memperoleh pelayanan yang mampu menjamin terselenggaranya asrus surat, barang dan jasa giro yang lancer, cepat dan aman untuk mewujudkan amanag GBHN tersebut.
Pelayanan Pos di pedesaan dilakukan dengan Dinas Pos Keliling Desa (DPKD) baik dengan peralatan transportasi sepeda motor, sepeda onthel, kuda bahkan di pedalaman yang tidak terdapat jaringan jalan darat harus ditempuh dengan perahu atau sampan mengarungi sungai-sungai yang ada dengan mempertaruhkan nyawanya.
Pekerjaan yang beresiko tinggi itu dilakukan dengan tidak memperhitungkan untung/rugi perusahaan. Yang penting dapat melayani kebutuhan informasi masyarakat sampai ke lokasi transmigrasi dan daerah terpencil lainnya dengan ongkos (tariff) yang murah dan terjangkau.
SISTEM KEPEGAWAIAN.
Status pegawai pos jika mengacu kepada UU No.6/1984 pada butir 1a dan dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah No.37/1983 pasal 1-F yang menyatakan bahwa Perum adalah Perusahaan Umum Pos dan Giro dan pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Pos diselenggarakan oleh Negara dan ditugaskan kepada Perum. Maka bisa dikatakan, Pegawai Pos sebenarnya bekerja menjalankan tugas Negara. Dan oleh karena itu system kepegawaian yang dianut oleh Pemerintah sejak kelahiran nya sebagai jawatan PTT sampai dengan Perum Pos dan Giro, tetap mengacu pada Peraturan dan Perundangan yang berlaku dalam system Kepegawaian Pegawau Negeri Sipil (PNS).
Sistem yang mengacu pada system kepegawaian PNS itu antara lain rekrutmen, pendidikan, pembinaan, kepangkatan, karir (Pola Karir), penggajian, reward dan punishment selalu mengacu sepenuhnya pada peraturan dan perundangan yang berlaku dalam system Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Karena itu sungguh sesuatu yang tidak dapat diterima oleh para pensiunan Pos bahwa pegawai Pos yang notabene mengemban tugas Negara berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, yang berlaku, tapi besaran uang pensiunannya sangat tidak layak dan jauh dari kesetaraan dengan besaran uang pensiunan Pegawai Negeri. Padahal tugas dan kewajiban para pensiunan pos itu tidak ubahnya seperti PNS. Hal ini disebabkan system pemberhentian dan besaran uang pensiunan Pegawai Pos diatur dan ditanggung sendiri oleh perusahaan dan Negara tidak ikut bertanggungjawab. Tentunya kondisi ini jelas merupakan kedzaliman Negara.
Manfaat Pensiunan Pos Indonesia saat ini sudah sangat tidak layak. Jauh dari cukup untuk membiayai kehidupan sehari-hari di mana harga Sembilan bahan kebutuhan pokok meningkat luar biasa setiap saat dan membuat para pensiunan tak memiliki daya lagi untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya.
Kondisi yang “mengiris hati” itu dialami lebih dari 17.000 pensiounan bersama keluarganya yang tgersebar di seluruh Nusantara tercinta ini.
Contoh, tahun 2009 Manfaat Pensiun terendah diterima para pensiunan sebesdar Rp.226.700 atau hanya 29,06% dari Pensiunan PNS yang besarannya mencapai Rp.780.000 pada posisi golongan pangkat yang sama. Sedangkan Manfaat Pensiun tertinggi diterima pensiunan Pos hanya sebesar Rp.1.413.000 atau 50,45% dibandingkan Pensiun PNS yang besarannya mencapai Rp.2.643.000.
Selama lebih dari 10 tahun upaya memperbaiki kesejahteraan para pensiunan Pos ini melalui permohonan kenaikan Manfaat Pensiun selalu kandas. Padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiunan pasal 25 ayat 2 memungkinkan Pendiri Cq Direksi PT.Pos Indonesia untuk dapat meningkatkan Manfaat Pensiun dalam upaya mengimbangi kenaikan harga sembako. Namun BoD tidak melaksanakan dengan berbagai alasan.
Selain itu juga mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 77/KMK.017/1995 pasal 7, di mana ditegaskan member kesempatan melunasi deficit pra Undang-Undang tersebut di atas sampai 31 Desember 2024. Artinya, ada kesempatan untuk memperbaiki Manfaat Pensiun. Namun hal ini pun belum terlihat adanya upaya yang sungguh-sungguh oleh manajemen PT.Pos Indonesia maupun Pemerintah.
Kondisi tersebut bisa dipahami karena kemungkinan belum adanya Undang-Undang yang melindungi Hak-hak Para Pensiunan dan sama sekali tidak seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan yang melindungi Hak-Hak Tenaga Kerja.
Hal ini ironis jika dibandingkan dengan perhatian pemerintah yang sangat besar terhadap pensiunan PNS/TNI/POLRI yang hampir setiap tahun dinaikkan. Bahkan terakhir 2010 lalu dinaikkan 5% dan awal 2011 ini malahan naik 10%. Ini tercermin dari Pidato Kenegaraan Presiden RI pada 16 Agustus 2010 dalam Pengantar Nota Keuangan RAPBN 2011 di depan Sidang Pleno DPR-DPD RI.
UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN.
Sebagai satu-satunya organisasi Pensiunan yang syah di lingkungan PT.Pos Indonesia (Persero), Persatuan Pensiunan Pos Indonesia (PPPOS) sudah banyak melakukan upaya agar Manfaat Pensiun dinaikkan. Usaha itu dilakukan antara lain beberapa kali telah dilakukan audiensi baik dengan Pengurus DAPENPOS, Direksi PT.Pos Indonesia selaku pendiri DAPENPOS bahkan dengan Dewan Komisaris (BoC) selaku wakil pemerintah.
Selain itu juga melakukan konsultasi dengan Persatuan Pensiunan Telekomunikasi (P2Tel). Konsultasi dan konsolidasi dengan Asosiasi Perhimpunan Pensiunan BUMN. Menyampaikan usulan melalui surat menyurat, baik kepada BoD, BoC, Kementerian Negara BUMN, Kementerian Keuangan maupun kepada Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono.
Dari sejumlah surat yang dilayangkan sejak 2005 itu di terima 2 surat jawaban dari BoD PT.Pos Indonesia, masing-masing tertanggal 21 Januari 2007 No.466/Dirut/0107 perihal Perbaikan Kesejahteraan Pensiunan butir 2 di mana Direksi menyatakan, kondisi keuangan yang belum memungkinkan perusahaan saat ini untuk dapat memenuhi keinginan para pensiunan meningkatkan kesejahteraan pensiunan.
Lalu surat jawaban tertanggal 10 Mei 2010 No.675/Dir.SDM/0510 perihal Pengajuan Kenaikan Manfaat Pensiun butir 2 di mana Direksi PT.Pos Indonesia menyebutkan karena keterbatasan kemampuan financial perusahaan, upaya peningkatan kesejahteraan pensiunan belum dapat dirasakan secara signifikan. Artinya, lewat jawaban ke dua surat dari BoD Pos Indonesia, kandas lagi upapa para pensiunan perusahaan perposan terkemuka ini untuk meningkatkan Manfaat Pensiun setara dengan PNS/TNI/POLRI.
MAKSUD DAN TUJUAN.
Maksud paparan melalui tulisan panjang ini dimaksudkan untuk member informasi tentang kondisi obyektif yang berkaitan dengan Manfaat Pensiun yang diterima pensiunan Pos Indonesia dewasa ini. Sedangkan tujuan artikel yang dimuat di media online Surabayawebs.com ini merupakan upaya untuk merealisasikan aspirasi anggota PPPOS sesuai dengan Program Kerja yang ditetapkan Musyawarah Nasional IV dalam Keputusannya Nomor 03/MUNAS-IV/PPPOS/2009 tentang Program Kerja Lima Tahun PPPOS priode 2009-2014, butir II Program Umum.
Selain itu butir 3, yaitu melanjutkan perjuangan secara terus menerus untuk meningkatkan kesejahteraan para pensiunan dan mendesak kepada pihak pendiri dalam hal ini BoC dan BoD PT.Pos Indonesia serta pemerintah agar segera penuh bijak menyetarakan Pensiunan Pos dengan PNS/TNI/POLRI.
KRONOLOGI PERUBAHAN STATUS PERUSAHAAN POS DAN STATUS KEPEGAWAIANNYA.
Jawatan PTT tercacat sejak 27 September 1945 sampai 23 Juni 1963. Di mana dimulai dengan perebutan kekuasaan atas Kantor Pusat PTT di Bandung dari tangan penjajah Jepang oleh para pemuda PTT yang tergabung dalam Angkatan Muda PTT tanggal 27 September 1945 yang akhirnya dijadikan Hari Jadi PTT.
Dari episode perjuangan para pemuda yang tergabung dalam Angkatan Muda (AM) PTT ini yang dapat dicatat dengan tinta emas adalah Penyiaran berita Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 secara berulang-ulang ke seluruh penjuru dunia dari pemancar-pemancar yang dikuasai oleh AM PTT.
Selain itu melalui kerjasama yang erat dengan para pegawai teknik, para operator dinas pos dari Stasiun Radio Delanggu ketika itu dipergunakan sebagai Stasiun Induk siaran dalam dan luar negeri untuk melayani keperluan “Morsen Cast” Kantor Berita Nasional Antara.
Stasiun Radio Tawangmangu dipergunakan untuk hubungan tetap terutama untuk keperluan perjuangan diplomasi dengan New Delhi meneruskan berita-berita dan pesan-pesan serta instruksi-instruksi Pemerintah RI saat pindah sementara ke Jogyakarta kepada Perwakilan RI di PBB di New York Amerika Serikat.
Baik dalam perang kemerdekaan I maupun II, berita-berita dan instruksi pemerintah pusat, sipil maupun militer semuanya disalurkan melalui pemancar-pemancar PTT.
Namun pada sisi lain, perhubungan pos local di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, Lombok dan sebainya, tetap diusahakan dengan mempergunakan prangko RI. Yaitu prangko Hindioa Belanda dan Jepang yang dicetak tindih. Hal ini penting sekali artinya bagi RI saat itu sebagai manifestasi adanya kekuasaan de facto Republik Indonesia.
Lalu, PN Postel lahir 24 Mei 1963 sampai 5 Juli 1965. Melalui PP Nomor 240/1961 didirikan PN.Postel (Pos dan Telekomunikasi). Dalam PP itu antara lain ditetapkan bahwa tujuan dan lapangan usaha PN.Postel adalah Turut membangun Ekonomi Nasional sesuai dengan Ekonomi TYerpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketentraman serta ketenagakerjaan dalam perusahaan menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiill dan spiritual.
Dalam pertanggungjawaban, dipergunakan system pertanggungjawaban satu orang. Yaitu Dirjen bertanggung jawab langsung kepada Menteri Perhubungan.
Era PN Pos dan Giro (6 Juli 1965 sampai 8 Maret 1978). Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29/1965 dan PP Nomor 30/1965, PN Postel dipecah menjadi 2 perusahaan , yaitu PN Pos dan Giro dan PN.Telekomunikasi.
Dalam PP No.29/1965, tujuan dan system pertanggungjawaban PN Pos dan Giro ditetapkan sama dengan yang tertera dalam PP Nomor 240.1961. Yakni tujuan dan lapangan usaha PN Pos dan Giro sama halnya dengan di atas. Selain itu Direksi bertanggungjawab secara kolektif kepada menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariiwisata.
Era Perum Pos dan Giro (9 Maret 1978 sampai 1995). Melalui PP Nomor 9/1978 ditetapkan status PN Pos dan Giro menjadi Perum terhitung 9 Maret 1978 dan ditetapkan pula tujuan Perum Pos dan Giro. Yakni antara lain membangun, mengembangkan dan mengusahakan pelayanan p[os dan giro pos guna mempertinggi kelancaran hubungan – hubungan masyarakat untuk menunjang pembangunan Negara dalam rangka meningkatkanh ketahahan nasional mencapai masyarakat adil dan makmur.
Selama Orde Baru, Perum Pos dan Giro juga menyesuaikan derap langkahnya sebagai alat untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana digariskan dalam GBHN.
Dengan ditetapkanya PP Nomor 24/1984, maka sifat maksud dan tujuan perusahaan disesuaikan pula. Antara lain sifat usaha dari perusahaan adalah menyediakan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan bertdasarkan prinsif pengelolaan perusahaan.
Yang dimaksudkan dengan perusahaan adalah menyelenggrakan kemanfaatan umum berupa jasa yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak serta turut aktif melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan pada umumnya.
Sementara tujuan perusahaan adalah membangun, mengembangkan dan mengusahakan pelayanan pos dan giro dalam arti seluas-luasnya guna mempertinggi kelancaran hubungan-hubungan masyarakat untuk menunjang terlaksananya pembangunan nasional.
Sejak 24 Juni 1994 sampai sekarang PT.Pos Indonesia (Persero). Perubahan statur perusahaan dari Perusahaan Umum (Perum) menjadi Perseroan Terbatas (PT), Visi dan Misi Perusahaan diusulkan oleh BoD dan ditetapkan oleh Menteri BUMN.
Visi dan Misi PT.Pos Indonesia (*Persero) terakhir adalah 2009-2010 berupa Integrated mail, Logistick and Financial service infrastructure. Tahun 2011-2013 “Indonesia’s Leader in The Mail, Logistics and Finance Service. Untuk tahun 2014-2018 adalah Aseanb Champion of Postal Industries.
Pos Indonesia is the business of providing reliable solutions in mails, logistics and financial service using the widest passible integrated business net work with the best availabke infrastructure and nurturing collaborative relationships. (Bagian ke dua tulisan ini akan mengetengahkan Kronologi Perubahan Status Kepegawaian).

KRONOLOGI PERUBAHAN STATUS KEPEGAWAIAN.
Berdasarkan beberapa contoh Surat Keputusan Pengangkatan (SKP), dapat disimpulkan bahwa semasa perusahaan berstatus Jawatan PTT sampai menjadi Perum Pos dan Giro, para pegawai berstatus Pegawai Negeri yang digaji berdasarkan PGPN dan PGP Pos dan Giro di mana dasar gaji pokoknya sama dengan PNS.
Namun sejak status perusahaan berubah menjadi perseroan terbatas (PT) yang 100% sahamnya dimiliki pemerintah, status kepegawaiannya seharusnya sebagai “Pegawai Pemerintah”. Tapi gaji pokoknya tidak mengikuti standar PNS.
Setelah pegawai Pos dan Giro menjalani pensiunan, maka status kepensiunannya antara lain yang tadinya diangkat sebagai PNS yang berasal dari pensiunan PN Postel atau pensiunan PN Pos dan Giro atau pensiunan Perum Pos dan Giro atau pensiunan PT.Pos Indonesia (Persero).
Sedangkan yang diangkat sebagai pegawai PN.Postel, maka yang bersangkutan dipensiunkan sebagai pensiunan Perum Pos dan Giro atau pensiunan PT.Pos Indonesia (Persero). Lalu yang diangkat sebagai pegawai PN Pos dan Giro, dipensiunkan sebagai pensiunan Perum Pos dan Giro atau pensiunan PT.Pos Indonesia (Persero).
Adapun yang diangkat sebagai pegawai Perum Pos dan Giro, maka dipensiunkan sebagai pensiunan PT.Pos Indonesia (Persero). Lalu untuk janda, duda dan anak bisa mencakup semua status pensiunan tersebut di atas.
PENUGASAN PEMERINTAH KEPADA POS INDONESIA.
Sebagai salah satu Jawatan Pemerintah yang tertua di Indonesia (Tahun 1874), maka Pos mendapatkan banyak penugasan dan amanat oleh Pemerintah untuk melaksanakan berbagai kepentingan pelayanan kepada masyarakat, bangsa dan Negara.
Sebagaimana diamanatkan oleh GBHN maka pelayanan Pos hadir secara fisik di seluruh pelosok Nusantara dari Sabang sampai Merauke, melalui pembangunan gedung kantor, kendaraan Pos Keliling, Pos Desa, Agen Pos dan berbagai bentuk pelkayanan di lokasi-lokasi transmigrasi.
Berbagai penugasan pemerintah yang dilaksanakan oleh insane pos dengan penuh pengabdian sejak dulu itu antara lain pembayaran Gajhi dan Pensiunan PNS/TNI/POLRI termasuk pegawai PTT (dokter yang bertugas di daerah-daerah terpencil). Selain itu juga melaksanakan penerimaan pajak dan retribusi. Termasuk penjualan Benda Materai dan Akta Agraria. Pemungutan iuran televise dan radio.
Tugas lainnya, meliputi pengiriman surat, paketpos baik untuk kepentingan indiividu maupun pemerintah/lembaga Negara ke seluruh pelosok tanah air. Juga termasuk kiriman Pemilu. Dan, termasuk pula penyaluran bantuan jaminan hidup dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) serta berbagai bantuan pemerintah kepada masyarakat.
DAMPAK DARI PENUGASAN PEMERINTAH.
Sebagai dampak dari penugasan pemerintah tersebut, Pos menjadi sebuah BUMN “Merah Putih” yang tidak sehat dan bahkan dianggap tidak efisien pengelolaannya. Terutama bila dikaitkan dengan tuntutan persaingan. Kondisi yang membelenggu Pos Indonesia dalam kurun waktu dua decade tersebut adalah Pos merupakan BUMN padat karya dengan jumlah pegawai mencapai sekitar 35.000 orang di tahun 1990 dan hampir 80% merupakan pegawai berpendidikan SD/SMP. Biaya pegawai mencapai sekitar 65% anggaran biaya perusahaan.
Selain itu Pos merupakan BUMN dengan jaringan terluas, tidak kurang dari 4.000 kantor Pos dan 20.000 fasilitas fisik layanan tersebar di seluruh pelosok negeri yang indah ini dan cantik ini. Luas jaringan tersebut tentunya membutuhkan biaya besar untuk pengadaan sarana dan prasarana kerja, biaya perawatan serta biaya operasional guna menghubungkan antara titik layanan. Kebutuhan anggaran terkait dengan operasional setiap tahunnya menyerap tidak kurang dari 25% dari total anggaran Pos.
Pos menjadi BUMN yang rendah kemampuannya meraih laba usaha. Sebagai BUMN yang menjalankan pelayanan masyarakat, pemerintah menetapkan kebijakan tariff murah bagi layanan pos dan tariff tunggal yang berlaklu untuk seluruh Indonesia.
Hal itu tentunya membuat Pos tidak mampu menghasilkan pendapatan yang memadai untuk membiayai pegawai, operasional, penelitian dan pengembangan sekaligus meraih laba yang bisa digunakan untuk pengembangan dan meningkatkan kesejahteraan pegawai serta pensiunannya.
KONDISI SULIT YANG DIALAMI POS INDONESIA.
Karena kondisi seperti yang diuraikan di atas, Pos mengalami kondisi sulit. Antara lain belum mampu meningkatkan kesejahteraan pegawai dan pensiunan secara fundamental. Sebab keterbatasan kemampuan perusahaan. Oleh sebab itu, upaya peningkatan kesejahteraan pegawai dan pensiunan yang dilakukan bersifat jangka pendek dan tidak menyentuh pada aspek fundamental jangka panjang.
Peningkatan penghasilan ditempuh melalui pemberian berbagai tun jangan intensif dan bonus tok. Kenaikan gaji pokok bagi pegawai yang akan menjadi dasar perhitungan manfaat pension ditempuh dengan sangat hati-hati dengan besdaran prosentase ^5 saja setiap 2 tahun. Hal ini breakibat rendahnya penghasilan pension karena kecilnya gaji pokok pada saat mereka masih aktif.
Selain itu juga dikarenakan kurang kemampuan untuk membiayai perawatan dan pemeliharaan gedung kantor dan sarana/ gedung prasarana operasional. Juga kurang kemampuan untuk melakukan pengembanmgan pelayanan khususnya dalam pemanfaatan teknologi. Sehingga Pos kurang mampu bersaing tidak hanya dilayanan pengiriman surat/barang tapi juga dilayanan Jasa Keuangan.
KONDISI PENSIUNAN POS INDONESIA SAAT INI.
1. Pensiunan Pos Indonesia terdiri dari pensiunan pegawai:
a. Djawatan Pos, Telegraf dan telepon (PTT) unsure Pos.
b. Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Postel;) unsure Pos.
c. Perusahaan Negara Pos dan Giro (PN Pos dan Giro)
d. Perusahaan Umum Pos dan Giro (Perum Pos dan Giro)
e. PT.Pos Indonesia (Persero).
f. Janda, duda dan anak dari pensiunan butir a s/d e.
2.Pensiunan Pos Indonesia sejak tahun 1988 dikelola oleh Dana Pensiunan Pos yang merupakan Dana Pensiun Pemberi Kerja dengan program pension manfaat pasti.
3.Pensiunan Pos Indonesia posisi Juli 2010 berjumlah 16.019 orang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
4.Jumlah pensiunan Pos Indonesia berdasarkan pangkat/golongan didominasi oleh lulusan pendidikan SD/SMP golongan 1/a s/d II/a.
5.Besar uang Manfaat Pensiun Normal terendah adalah Rp.226.700 untuk golongan 1/a dan tertinggi Rp.1.413.500 untuk golongan IV/e.
6.Pensiunan Pos Indonesia berdasarkan besar uang manfaat pension, antara lain dari jumlah pensiunan sebanyak 16.019 orang itu yang menerima manfaat pension Rp.500.000 s/d Rp.1.000.000 berjumlah 6.667 orang. Yang menerima manfat pension > Rp.1.000.000 berjumlahj 154 orang.
7.Selama ini gaji pokok yang menjadi dasar perhitungan manfaat pension hampir tidak pernah dinaikkan dan apabila dinaikkan tidak secara signifikan.
8.Kenaikan 6% per dua tahun sekali sebagai realisasi UU No.11 Tahun 1992 pasal 25 sangat ketinggalan oleh inflasi yang rata-rata 10 tahun terakhir menunjukkan angka 10% per tahun.
9.Walaupun ada eskalasi seperti di atas, tapi PDP (Penghasilan Dasar Pensiunan) tidak pernah disesuaikan dengan adanya perubahan gaji yang dialami pegawai aktif.
10.Pemberian pension bulan ke 13 tidak pernah ada. Karena berdasarkan UU No.11 Tahun 1992, tidak ada satupun pasal yang memungkinkan pemberian manfaat pensiun ke 13.Sehingga di PDP (Peraturan Dana Pensiun) yang ada selama ini tidak dimasukkan.
11.Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, kondisi fisik dan psikis Pensiunan Pos Indonesia secara ekonomis sangat memprihatinkan dan sangat tidak layak. Padahal insane-insan Pos Indonesia ini sejak masa Kemerdekaan RI ikut berjuang bersama para pejuangn nasional lainnya dan kemudian diakui oleh pemerintah sebagai Agen Pembangunan dan Abdi Negara, kini merana. Karena pemerintah sudah tidak peduli lagi. Ibarat Habis Manis Sepah Dibuang!
Mereka terbelenggu oleh Peraturan Perundangan tentang Dana Pensiun, kondisi keuangan perusahaan Pos Indonesia sebagai pendiri Dana Pensiun, tidak banyak membantu Pensiunan Pos Indonesia dalam, menanggung beban ekonomi yang semakin hari semakin berat dan tekanan inflasi yang tinggi.
Kondisi tersebut sangat ironis jika dibandingkan dengan para Abdi Negara lainnya yang tergabung dalam Pensiunan PNS yang dapat menikmati masa tuanya dengan selalu memperoleh fasilitas pemerintah berupa penyesuaian uang pensiunan untuk mengimbangi inflasi yang tinggi.
KONDIISI PENSIUNAN POS INDONESIA YANG DIINGINKAN.
Kondisi pensiunan Pos Indonesia yang diinginkan adalah kondisi pensiunan yang hidup layak dari besaran Manfaat Pensiun yang diterima setiap bulan yang dapat memenuihi kebutuhan hidup sehari-hari baik itu sandang maupun pangan secara sederhana. Minimal sama dan setara dengan pensiunan PNS.
KESIMPULAN DAN USULAN.
1.Kesimpulan .
Dari uraian tersebut di atas, kiranya jelas bahwa kiprah seluruh pegawai perusahaan Pos serta tugas dan tanggungjawabnya sangat besar dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan Kesatuan Bangsa dan Keutuhan NKRI. Seimbang dan sejalan dengan perjuangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan berbagai Peraturan Perundanmgannya. Baik itu Peraturan Kepefawaian maupun Peraturan lainnya.
Pasalnya, kondisi Pensiunan Pos selama ini sangat memprihatinkan dengan besaran uang pensiunan justru jauh di bawah uang pensiunan bulanan yang diterima pensiunan PNS.
2.Usulan.
Berdasarkan pemaparan ini diharapkan kondisi yang setara dengan PNS hendaknya dapat terwujud. Realisasinya antara lain:
a. Manfaat Pensiun Pos Indonesia dinaikkan menjadi setara dengan pensiunan PNS. Termasuk penerimaan lainnya seperti Manfaat Pensiun bulan ke 13.
b. Setiap tahun disesuaikan untuk mengimbangi kenaikan harga kebutuhan sehari-hari. Termasuk ljasa layanan Pemerintah (TDL,Gas, PDAM, Transportasi dsb) sebagai dampak inflasi dan atau kebijakan pemerintah.
c. Agar pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI) melakukan perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiunan beserta peratuiran pelaksanaannya agar memungkinkan adanya pemberian manfaat pensiun pensiunan Pos Indonesia setara dengan pensiun PNS.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: