KLARIFIKASI

Bandung, 14 Juni 2012

Nomor : 176/DPP-SPPI/IV/VI/2012/RHS
Lampiran : –
Perihal : Permohonan Klarifikasi Kepada Yth:
Direktur Utama
PT Pos Indonesia (Persero)

Dengan hormat.

Sehubungan dengan banyaknya informasi/laporan yang kami terima berkaitan dengan tata kelola Perusahaan (good corporate governance), kami mohon klarifikasi atas beberapa permasalahan sebagai berikut :
1. Pengadaan link koneksi Warung Masyarakat Informasi (Warmasif)
Layanan Warmasif dilaksanakan dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pengadaan link koneksi jaringan antara PT Pos Indonesia (Persero) dengan PT Bhakti Wasantara Net (BWN) tentang Warung Masyarakat Informasi (Warmasif) yang dilakukan sejak tahun 2006. Untuk kelanjutan layanan Warmasif ini, dilakukan PKS antara PT Pos Indonesia (Persero) dengan PT BWN dengan nomor 49/DIRUT/0710 dengan proses penunjukkan langsung dengan nilai Rp 60.127.750,- per bulan. Program Warmasif merupakan proyek milik pemerintah dan sejak dilakukan kerjasama tersebut sampai saat ini belum pernah dilakukan analisa terkait kelayakan atau pembiayaan dan dampak teknis pelaksanaannya di PT Pos Indonesia. Berkaitan dengan hal ini kami mohon penjelasan :
a. Apakah proses pengadaan dengan penunjukan langsung telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (KD 65/Dirut/1009 tanggal 16 Oktober 2009)?
b. Mengapa Perusahaan tetap membiayai layanan Warmasif meskipun layanan tersebut tidak lagi dilaksanakan di Kantor Pos (dengan biaya cukup matrial sebesar Rp 60.127.750,- per bulan atau Rp. 721.533.000 per tahun)?

2. Inefisiensi pengadaan link koneksi jaringan
Proses pengadaan link koneksi jaringan pada Bulan Juli 2010 dilakukan melalui proses penunjukan langsung kepada PT Bhakti Wasantara Net (BWN) dengan harga tidak wajar jika dibandingkan dengan pengadaan pada yang hal sama pada tahun yang sama yang dilakukan melalui proses tender. Biaya pengadaan link koneksi jaringan yang dilakukan melalui Penunjukan Langsung kepada PT BWN adalah sebesar Rp. 62.700.000.000,00 untuk masa 2 (dua) tahun dengan jumlah titik jaringan sebanyak 938 titik sementara biaya yang dikeluarkan Perusahaan untuk pengadaan jaringan melalui tender hanya sebesar Rp. 14.000.000.000,00 dengan jumlah titik sebanyak 582 titik. Perbedaan harga yang signifikan ini dikalkulasikan dengan perhitungan harga 1 (satu) titik jaringan MPLS melalui Penunjukan langsung kepada PT BWN adalah sebesar Rp 3.596.000,-, sementara harga 1 (satu) titik jaringan MPLS 64 Kbps melalui Tender Terbuka yang dimenangkan oleh PT Telkom hanya sebesar Rp 945.000,-.
a. Proses pengadaan dengan penunjukan langsung apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (KD 65/Dirut/1009 tanggal 16 Oktober 2009)?
b. Mengapa Perusahaan harus menanggung beban biaya yang lebih besar (selisih perbedaan per titik jaringan sebesar Rp 2.651.000,-) karena melakukan pengadaan dengan penunjukan langsung?

3. Indikasi inefisiensi Aplikasi SIMAK
Pada tahun 2012 ini, ada indikasi pengeluaran Perusahaan sebesar Rp. 700.000.000,00 kepada PT BWN dalam program pengembangan Aplikasi Simak senilai Rp. 2.000.000.000,00.
a. Apakah pengeluaran biaya Perusahaan yang dibayarkan kepad PT BWN dilakukan melalui proses pengadaan dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (KD 65/Dirut/1009 tanggal 16 Oktober 2009)?
b. Apakah sudah ada bentuk Aplikasi yang saat ini dihasilkan dari pengadaan/pembiayaan dimaksud?
c. Berkaitan dengan akan/telah dilakukannya program SAP yang sedang dilaksanakan Perusahaan, apakah aplikasi SIMAK masih relevan dilaksanakan?

4. Indikasi pemufakatan tidak jujur
Pada Jumat 8 Juni 2012 di Jakarta terjadi pertemuan antara salah seorang Direktur dan Pejabat PT Pos Indonesia dengan Direktur dan Pejabat PT Telkom yang menghasilkan “Final Gentlement Agreement” terkait proyek Lelang Pengadaan link Jaringan PT Pos Indonesia dengan pagu/nilai Rp. 52.000.000.000,00. Beberapa keputusan yang dihasilkan antara lain :
a. Tender link koneksi jaringan 1500 lokasi di PT Pos Indonesia akan diikuti oleh PT BWN dan PT Telkom namun PT Telkom hanya menjadi back up dibelakang PT BWN.
b. PT Pos Indonesia menjamin bahwa lelang tersebut akan dimenangkan oleh PT BWN.
c. Dalam aspek harga, PT Telkom harus dilibatkan sehingga harga link jaringan yang harus dibayarkan PT BWN kepada PT Telkom juga bisa disepakati.
d. Kontrak kerja sama yang selama ini dilaksanakan secara langsung dari PT Telkom kepada PT Pos Indonesia akan dialihkan melalui PT BWN dengan prosedur Penunjukan Langsung dan akan ada penambahan link jaringan menjadi sekitar 2.000 link sehingga nantinya link jaringan tersebut menjadi 3.500 link jaringan.

Keempat butir yang menjadi pertanyaan besar tersebut, menurut hemat kami menunjukan indikasi inefisiensi dalam tata kelola perusahaan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good corporate governance) yang seharusnya dipedomani dan dilaksanakan Direksi dengan sebaik-baiknya. Meskipun kemungkinan praktik inefisiensi tersebut dapat diindikasikan atau ditafsirkan sebagai tindak pidana korupsi, namun kami sepenuhnya tidak menghendaki indikasi atau penafsiran dimaksud diberlakukan mengingat kepentingan yang lebih luas.

Disamping keempat indikasi inefiensi bidang teknologi di atas kami juga menerima informasi berkaitan dengan banyak permasalahan lainnya dan mohon dapat diklarifikasi dan dapat dijelaskan, antara lain:
1. Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) tentang Penunjukan langsung kepada PT BWN sebenarnya telah ditanda tangani dan akan berlaku efektif terhitung mulai tanggal 1 Juli 2012 ?.

2. Perusahaan telah mempersiapkan peraturan internal perusahaan berupa Keputusan Direksi (KD) baru sebagai pengganti KD 65/Dirut/1009 tanggal 16 Oktober 2009 tentang pengadaan barang dan jasa, yang memperbolehkan pengadaaan barang dan jasa melalui Penunjukan Langsung berapapun nilainya (tanpa pembatasan nilai) ?. Dalam hal ini kami nilai ada indikasi pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Perusahaan telah mengeluarkan biaya pengadaan Aplikasi e-office pada tahun 2009, sebesar Rp. 2.300.000.000,00 namun aplikasi tersebut sampai dengan saat ini tidak pernah digunakan. Bahkan pada tahun 2011, kembali dianggarkan untuk pengembangan aplikasi e-office tahap ke-2 sebesar Rp. 2.989.000.000.00. Pertanyaannya adalah jika masih dalam tahap pengembangan, mengapa sampai saat ini sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 aplikasi tersebut tidak pernah digunakan?

4. Pada tahun 2010, Perusahaan mengeluarkan biaya untuk Sistem Informasi WOS (Web Ordering Sistem) dengan nilai sebesar Rp. 1.094.500.000,-. Benarkah sampai dengan saat ini bentuk dari sistem dimaksud tidak pernah ada ?.

5. Pada tahun 2010, Perusahaan mengeluarkan biaya untuk Sistem Informasi EIS (Executive Information Sistem) dengan nilai sebesar Rp 1.990.000.000,-. Benarkah sampai saat ini bentuk dari sistem dimaksud tidak pernah ada ?.

6. Pada tahun 2010, Perusahaan mengeluarkan biaya untuk Sistem Informasi Aplikasi Loket Terpadu sebagai pengganti Point Of Sales dengan nilai sebesar Rp 660.000.000,-. Benarkah sampai dengan saat ini bentuk dari aplikasi dimaksud tidak pernah ada ?.

7. Pada tahun 2010, Perusahaan mengeluarkan biaya untuk Enterprise Identity Management (IDM) dengan nilai sebesar Rp 5.000.000.000,00,- . Benarkah sampai dengan saat ini aplikasi dimaksud tidak pernah digunakan ?.

8. Pada tahun 2010, Perusahaan mengeluarkan biaya untuk Sistem Layanan Keuangan Terpadu yaitu CBS (Core Banking Sistem) dengan nilai sebesar Rp 20.750.000.000,-. Benarkah sampai saat ini sistem dimaksud tidak pernah terealisasi ?.

9. Pada tahun 2011, Perusahaan kembali mengeluarkan biaya untuk Sistem Layanan Keuangan Terpadu yaitu CBS (Core Banking Sistem) dengan nilai sebesar Rp 8.300.000.000,-. Benarkah sampai dengan saat ini sistem dimaksud tidak pernah diimplementasi ?. Mengapa pada program CBS, Perusahaan mengeluarkan biaya sebanyak 2 (dua) kali dan keduanya merupakan biaya pengeluaran pada anggaran tahun sebelumnya (carry over).

10. Pada tahun 2011, Perusahaan mengeluarkan biaya untuk Front and Sistem Layangan Keuangan Terpadu dengan nilai sebesar Rp. 5.250.000.000,-. Mengapa sampai dengan saat ini bentuk dari sistem dimaksud dan posisi penggunaan sistem dimaksud tidak diketahui ?.

11. Pada tahun 2011, Perusahaan mengeluarkan biaya pengembangan SIMAKPOS Modul Divre dan Modul Kantor Pusat serta integrasi Modul UPT dengan nilai sebesar Rp 4.912.000.000,-. Aplikasi sistem dan modul dimaksud sampai saat ini masih diragukan penggunaannya, sejauh ini apakah sudah implementatif ?

12. Pada tahun 2011, Perusahaan mengeluarkan biaya Pembangunan DRC (Disaster Recovery Data) dengan nilai sebesar rp 22.600.930.000,-. Perlu penjelasan dan pembuktian fisik apakah hal ini benar-benar direalisasikan. Jika direalisasikan, perlu informasikan secara tranparan berapa biaya yang terealisasi. Selanjutnya apakah DRC tersebut telah dapat digunakan sesuai dengan Best Practice DRC ?

13. Pada tahun 2011, Perusahaan mengeluarkan biaya untuk Implementasi Sistem Antrian, dengan 2 (dua) kali pengeluaran anggaran yaitu pertama sebesar Rp 574.200.000,- (carry over anggaran Tahun 2010) dan kedua sebesar Rp 1.362.000.000,-. Apakah proses dimaksud mulai dari pengadaan sampai dengan pelaksanaannya sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada?
Apakah benar saat ini Sistem Antrian tersebut telah diimplementasikan dan sudah sesuai kebutuhan UPT ?

14. Perusahaan telah mengeluarkan biaya program Sistem Data Warehousing namun aplikasi sistemnya sampai saat ini belum digunakan. Pertanyaannya adalah belum atau tidak dapat digunakan ?.

15. Perjanjian Kerja Sama antara PT Taspen (Persero) dengan PT Pos Indonesia (persero) Nomor JAN-36DIR/2010 dan Nomor 47/DIRUT/0410 tanggal 1 April 2010 tentang Pelayanan Program Taspen, telah berakhir pada tanggal 31 desember 2011, dan Perjanjian Kerja Sama tersebut tidak diperpanjang.
Menurut surat Dirut PT Pos Indonesia (persero) Nomor 394/DIRUT/0312 tanggal 29 Maret 2012 perihal Tambahan Penjelasan Surat nomor 029/DIRUT/0312 tanggal 5 Maret 2012, pada “angka 2 : Dapat ditegaskan bahwa memang benar PT Pos Indonesia (Persero) masih menerima fee sampai dengan tahun 2011 yakni tepatnya :
(a). ……
(b). Pembebasan fee kepada PT Taspen mulai berlaku sejak ditandatangani PKS yang baru, dimana draft final PKS yang baru sudah disepakati namun penandatanganan PKS tertunda karena kesibukan masing-masing pihak”.
Sesuai keterangan tersebut bahwa PKS telah berakhir 31 Desember 2011, sementara pelayanan program Taspen di PT Pos Indonesia (Persero) masih berlangsung dan PT Taspen (Persero) sampai dengan saat ini masih membayarkan fee/jasa kepada PT Pos Indonesia (Persero) atas pelayanan program Taspen tersebut.
Karena pada periode Januari – Juni 2012 program pelayanan Taspen di Kantor Pos tidak dipayungi PKS, mohon dapat dijelaskan pembukuan penerimaan pembayaran fee/jasa bulan Januari – Juni 2012 yang besarnya diperkirakan 750.000,- orang x Rp 2.250,- = Rp 1.687.500.000,- per bulan dikalikan 6 bulan (Januari – Juni 2012) menjadi total Rp 10.125.000.000,-,.
Masalah lainnya tentang pembayaran pensiun Taspen yang perlu kami sampaikan adalah: DPC SPPI di seluruh Indonesia banyak menerima pengaduan langsung dari para pensiunan tentang pernyataan-pernyataan pejabat PT Taspen Cabang-cabang yang selalu menyatakan bahwa pembayaran pensiun Taspen sudah tidak lagi di lakukan di Kantor Pos. Kami perkirakan pernyataan tersebut akibat PKS yang belum ditandatangani sampai saat ini. Mengapa PKS baru antara PT Taspen (Persero) dengan PT Pos Indonesia (Persero) sampai dengan saat ini belum juga berhasil ditandatangani ?

16. Antara tahun 2009 – 2010 terjadi pelaksanaan renovasi Gedung Kantor Pos Palembang (Jl. A Rivai) sebesar 600 juta, KPC di Palembang – 300 juta, KP Kayuagung OKI – 400 juta, KP Pagaralam Lahat – 300 juta, KK Kotabumi Lampung 400 juta, KP Palembang (jl. Merdeka) – 700 juta, KP Baturaja – 500 juta, KP jambi – 900 juta, KP Pangkal Pinang – 700 juta, KP Tanjung Pandang – 800 juta dan KP Metro – 600 juta. Menurut informasi yang Kami terima, pelaksanaan tender rehab Kantor Pos tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan dan perundangan, bahkan disinyalir memiliki permasalahan diantaranya adanya pengaturan pemenangan peserta tender yang dimenangkan oleh perusahaan kontraktor/pemborong yang masih ada hubungan kekeluargaan dengan salah satu direksi PT Pos Indonesia (Persero).
Pada tahap pelaksanaannya, pekerjaan tersebut di sub kan lagi kepada pemborong lain sehingga hasil pekerjaannya sangat tidak memuaskan dan tidak sesuai Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan Surat Perjanjian Pemborongan.
Mohon hal tersebut dapat diklarifikasi.

17. Komponen dalam laba perusahaan tahun 2010 adalah berasal dari Weselpos Kadaluarsa sebesar lebih kurang 12 miliar, Asset sitaan kasus penyimpangan di Kantor Pos Ternate beberapa tahun yang lalu sebesar lebih kurang 11 miliar dan sisa dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) lebih kurang antara 20 miliar -25 miliar yang berada di SGLK Jakarta.
Menurut kami jika hal tersebut benar, sangat tidak logis;
 Adanya Weselpos kadaluarsa sampai sejumlah 12 miliar.
 Asset sitaan atas kasus penyimpangan keuangan di Kantor Pos Ternate pada saat itu belum terjual, tetapi telah dipertanggungkan dalam pembukuan keuangan perusahaan sebagai pendapatan perusahaan dari piutang pegawai.
 Sisa BLT seharusnya dikembalikan kepada Pemerintah, tetapi dipertanggungkan sebagai pendapatan perusahaan.

18. Benarkah penggunaan dana PSO tidak sesuai peruntukannya?. Yaitu setiap tahun dana PSO dari Pemerintah dipertanggukankan sebagai pendapatan perusahaan. Bahkan penetapan dana PSO belum ditandatangani Pejabat terkait di Pemerintah sudah berani diakui sebagai pendapatan perusahaan ?.

19. Apakah ada rencana perubahan Keputusan Direksi (KD) tentang Pengadaan Barang dan Jasa untuk mempermudah proses pengadaan barang dan jasa dengan cara pemilihan langsung ke badan afiliasi?
Apakah perubahan KD tersebut juga memiliki keterkaitan dengan rencana pengucuran dana 200 miliar untuk Modernisasi Pos dari Kemkominfo yang telah diminta oleh PT Pos Indonesia (Persero), sehingga pada waktunya nanti pelaksanaan proyek Modernisasi pos tersebut dapat melalui proses Pemilihan Langsung terhadap perusahaan tertentu?

20. Apakah benar ada pembagian Jasa Produksi hasil laba perusahaan tahun 2011 kepada Anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebesar 6,5 miliar ?.
Dan pada bulan-bulan ini Anggota Direksi dan Dewan Komisaris akan/sudah mendapatkan lagi pembayaran Tantiem sebesar 10 kali gaji Anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengesahan RUPS 2012 yang baru lalu?

Beberapa permasalahan tersebut di atas kami sampaikan dengan harapan Direksi Perusahaan dapat menjelaskan duduk permasalahannya secara terang benderang sehingga dapat dicari jalan keluar yang terbaik bagi semua pihak. Kami mengharapkan jawaban/tanggapan dapat kami terima dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama (diharapkan sebelum tanggal 21 Juni 2012).

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
DEWAN PENGURUS PUSAT
SERIKAT PEKERJA POS INDONESIA

KETUA UMUM

JAYA SANTOSO
NIA: 71.00008

SEKRETARIS UMUM

BAMBANG ABU SURIPTO
NIA: 64.00006

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: